Pemerintah Berupaya Tekan Harga Rumah untuk MBR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk menekan harga rumah murah agar terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Demikian Penegasan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ketika membuka Pameran Rumah Rakyat 2016 pada 9 - 13 November 2015 di Exhibition Hall Gedung SMESCO - Jakarta, Rabu (9/11).

Basuki menegaskan pemerintah sebelumnya sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan rumah murah, mulai dari KPR subsidi dengan skema KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), bantuan selisih bunga, dan bantuan uang muka. Ditambah saat ini, sudah ada Paket kebijakan ekonomi XIII yang dikeluarkan pemerintah mengenai penyederhanaan-penyederhanaan regulasi untuk rumah MBR.

"Paket penyederhanaan regulasi itu dari 33 jenis menjadi 11 regulasi dan memangkas waktu pengurusan ijin hingga 700 hari menjadi tidak lebih dari 44 hari, perizinan dipermudah maka biayanya juga akan menjadi lebih murah " katanya.

Program sejuta rumah yang digaungkan pemerintah merupakan upaya percepatan penyediaan perumahan sebagai hak warga negara yang diamanatkan oleh konstitusi. Salah satu cara mempercepat penyediaan perumahan melalui pameran yang bertujuan mempertemukan masyarakat yang membutuhkan rumah dan para pengembang perumahan MBR.

BAPERTARUM-PNS turut serta dalam acara pameran yang berlangsung selama 5 hari ini, PNS dapat langsung hadir berkomunikasi secara aktif untuk menanyakan pemanfaatan bantuan uang muka KPR dari BAPERTARUM-PNS hingga Rp. 5,8 Juta. Adapun harga untuk rumah dengan skema KPR FLPP di Jabodetabek harganya sebesar Rp133.500.000.

Masyarakat dapat memanfaatkan sebesar-besarnya moment ini untuk mendapatkan rumah layak huni, serta khusus PNS dapat menggunakan layanan dari BAPERTARUM-PNS untuk pembayaran bantuan uang muka.