FAQ

Jawab:

Dasar Hukum adanya TAPERUM-PNS adalah Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994.

Jawab:

Latar belakang didirikannya BAPERTARUM-PNS dinyatakan dalam konsideransi Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993, yaitu sebagai upaya peningkatan  kesejahteraan  Pegawai  Negeri  Sipil untuk memiliki rumah yang layak, dengan memberikan kemampuan membayar uang muka pembelian rumah dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), melalui penghimpunan dana tabungan perumahan yang  merupakan  kegotongroyongan  di antara Pegawai Negeri Sipil.

Jawab:

Bantuan yang diberikan, yaitu:

  1. Bantuan yang tidak harus dikembalikan lagi berdasarkan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993, berupa:
  1. Bantuan Uang Muka KPR bagi PNS yang belum memiliki rumah.(BUM)
  2. Bantuan Sebagian Biaya Membangun Rumah bagi PNS yang akan membangun rumah di atas tanah sendiri.(BM)

 

  1. Bantuan yang harus dikembalikan lagi dalam bentuk pinjaman berbunga ringan untuk melengkapi bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tambahan Bantuan Uang Muka dan Bantuan Sebagian Biaya Membangun Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2012, berupa:
  1. Tambahan Bantuan Uang Muka.(TBUM)
  2. Tambahan Bantuan Sebagian Biaya Membagun Rumah (TBM).

 

  1. Bantuan Tabungan Perumahan (BTP) adalah bantuan kepada seluruh PNS yang dananya berasal dari hasil pemupukan yang tidak harus dikembalikan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2015 tentang Fasilitas Bantuan Perumahan PNS dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 289/KPTS/M/2015 tentang Besaran Fasilitas Bantuan Perumahan PNS.
Jawab:

BAPERTARUM-PNS adalah singkatan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993.

Jawab:

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993, Struktur Organisasi BAPERTARUM-PNS terdiri dari:

Ketua : Presiden RI

Ketua merangkap Anggota : Menteri Negara Perumahan Rakyat

 

Anggota :

   1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

   2. Menteri Keuangan

   3. Menteri Dalam Negeri

   4. Badan Kepegawaian Negara

 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993, dibentuk Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS dengan fungsi untuk membantu pelaksanaan tugas BAPERTARUM-PNS, yang diketuai oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Jawab:

Tidak.  Operasional harian BAPERTARUM-PNS dilaksanakan dari Kantor BAPERTARUM-PNS di Gedung Kementerian Perumahan Rakyat, Lantai 1 wing 4, Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk pelayanan, PNS dapat langsung berhubungan dengan bank pelaksana kami.

Jawab:

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993, besaran iuran sesuai masing-masing golongan PNS yang dipotong dari gaji pokok PNS setiap bulannya, yaitu:

a. Golongan I : Rp.  3.000,-

b. Golongan II : Rp.  5.000,-

c. Golongan III : Rp.  7.000,-

d. Golongan IV : Rp.10.000,-

Jawab:

Sesuai Keppres  Nomor 14 tahun 1993, syaratnya :

1. PNS golongan I-III

2. PNS memiliki masa kerja minimal 5 tahun

3. PNS belum memiliki rumah

Jawab:

a. Persyaratan bagi PNS yang akan memanfaatkan tambahan BUM adalah :

· Mengisi formulir permohonan Tambahan BUM yang ditandatangan pemohon dan dimintakan rekomendasi dari atasan langsung 

· Fotokopi Kartu Pegawai

· Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Golongan PNS terakhir 

· Fotokopi Buku Tabungan atas nama PNS.

 

b. Mekanisme pengajuan dananya adalah :

· Seluruh berkas Dokumen pengajuan Tambahan BUM diajukan bank pelaksana 

· Dana Tambahan BUM akan cair bersamaan dengan cairnya KPR ke pengembang. 

Jawab:

PNS yang telah mengambil KPR dengan akad KPR mulai dari tahun 2006 namun belum memanfaatkan bantuan BAPERTARUM-PNS, dengan memenuhi ketentuan dan syarat tertentu yang bersangkutan dapat mengajukan pemanfaatan bantuan dana TAPERUM-PNS, yaitu sebesar Rp1,2 juta untuk Golongan I, Rp1,5 juta untuk Golongan II, dan Rp1,8 juta untuk Golongan III.

Persyaratan bagi PNS yang akan memanfaatkan bantuan adalah :

· Mengisi formulir permohonan layanan BUM dan BM yang ditandatangan pemohon dan dimintakan rekomendasi dari atasan langsung 

· Fotocopy Kartu Pegawai

· Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Golongan PNS terakhir (maksimum Golongan III).

· Fotocopy Perjanjian Kredit dari Bank Penerbit yang telah di legalisir oleh Bank Penerbit, minimum akad tahun 2006.

· Fotocopy Buku Tabungan atas nama PNS.

 

Mekanisme pengajuan dananya adalah :

· Seluruh berkas Dokumen pengajuan BUM dan BM diajukan Ke BAPERTARUM-PNS 

· Berkas akan di verifikasi di BAPERTARUM-PNS, bila lulus maka akan segera di input ke database Sitarum-PNS.

· Hasil penginputan dana akan segera di proses melalui layanan Cash Management System (CMS).

Jawab:

a. Persyaratan bagi PNS yang akan memanfaatkan Tambahan BM adalah :

  • Mengisi formulir permohonan Tambahan BM yang ditandatangan pemohon dan dimintakan rekomendasi dari atasan langsung
  • Fotokopi Kartu Pegawai
  • Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Golongan PNS terakhir
  • Fotokopi Buku Tabungan atas nama PNS.

b. Mekanisme pengajuan dananya adalah :

  • Seluruh berkas dokumen pengajuan Tambahan BM diajukan melalui bank pelaksana
  • Dana Tambahan BM akan cair bersamaan dengan cairnya Kredit Membangun Rumah (KMR) ke PNS.
Jawab:
  • Pada saat terbit Keppres tahun 1993, suasananya adalah PNS golongan IV dinilai sudah memiliki kemampuan membeli rumah, sehingga diprioritaskan pada golongan I,II dan III. Namun saat ini terdapat pegawai golongan IV seperti guru/penyuluh/paramedis yang tidak mampu menyediakan uang muka KPR. Untuk itu Bapertarum sedang memperjuangkan perubahan Keppres, dengan empat perubahan sebagai berikut: 1) besaran iuran 2,5% dari gaji pokok, 2) bantuan Bapertarum diberikan untuk semua golongan, termasuk golongan IV, 3) masa kerja pegawai yang bisa memanfaatkan dana bapertarum yang sebelumnya lima tahun diubah menjadi dibawah lima tahun. 4) pengembalian pokok Taperum-PNS diberikan persentase pembagian sebagian hasil keuntungan pengelolaan dana Taperum-PNS. 
Jawab:

Tidak hilang. Berdasarkan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 diatur bahwa bagi PNS yang tidak memanfaatkan layanan TAPERUM-PNS, maka pada saat yang bersangkutan berhenti bekerja karena pensiun, meninggal dunia  atau berhenti bekerja karena sebab-sebab lain, maka pokok TAPERUM-PNS miliknya akan dikembalikan tanpa bunga. 

Jawab:

Bisa. Berdasarkan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993, maka setiap PNS golongan I, Golongan II, dan golongan III yang memenuhi ketentuan dan persyaratan tertentu, yang dalam hal ini termasuk PNS suami/istri berhak atas manfaat layanan BAPERTARUM-PNS. 

 

Namun terkait Tambahan Bantuan Uang Muka,  saat ini PNS sebagai debitur KPR juga harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/40/DKMP, yaitu jika salah satu pasangan suami/istri sudah memiliki rumah, maka pasangannya dianggap juga sudah memiliki rumah dan tidak akan mendapatkan KPR bersubsidi. Harus menggunakan KPR komersial dan ini berarti PNS tidak akan dapat memanfaatkan Tambahan BUM karena membeli rumah di atas harga acuan pemerintah.

Jawab:
  1. PNS yang telah menerima manfaat bantuan akan tetap dipungut iuran TAPERUM nya sampai yang bersangkutan berhenti berkerja (pensiun, meninggal dunia atau berhenti bekerja karena sebab lain).
  2. Bagi PNS yang ternyata iuran TAPERUM nya terkumpul sampai berhenti bekerja lebih besar dari bantuan yang diterima, tidak akan dibayarkan / dikembalikan oleh BAPERTARUM-PNS ke PNS bersangkutan. karena ini bagian dari azas gotong royong yang menjadu dasar TAPERUM-PNS.
  3. Bagi PNS yang ternyata iuran TAPERUM nya terkumpul sampai berhenti bekerja lebih kecil dari bantuan yang diterima, tidak akan ditagih oleh BAPERTARUM-PNS ke PNS bersangkutan. karena ini bagian dari azas gotong royong yang menjadu dasar TAPERUM-PNS.
Jawab:

Permohonan pengembalian TAPERUM-PNS dapat diajukan langsung melalui seluruh kantor layanan Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Indonesia, dengan mengisi formulir yang yang telah diisi pemohonan dan direkomendasi atasan langsung serta dilengkapi dokumen sebagai berikut:

a. Fotokopi SK Pensiun;

b. Fotokopi Karpeg;

c. Fotokopi SK golongan sejak ikut Taperum-PNS sampai berhenti bekerja 

d. Fotokopi KTP.

e. Fotokopi halaman muka buku tabungan

Jawab:

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

: Untuk Pengembalian TAPERUM-PNS  /

Penyaluran Bantuan

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah

: Untuk Penyaluran Bantuan

Bank Tabungan Negara (BTN)

: Untuk Penyaluran Bantuan

Bank Negara Indonesia (BNI) 

: Untuk Penyaluran Bantuan

Bank Sumsel Babel

: Untuk Penyaluran Bantuan

Bank Jawa Barat & Banten (BJB)

: Untuk Penyaluran Bantuan

Bank Jawa Tengah

: Untuk Penyaluran Bantuan

Bank Kalimantan Tengah 

: Untuk Penyaluran Bantuan

Bank Riau Kepri

: Untuk Penyaluran Bantuan

Bank Papua

: Untuk Penyaluran Bantuan

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara

: Untuk Penyaluran Bantuan

Bank Pembangunan Daerah Bali

: Untuk Penyaluran Bantuan

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat

: Untuk Penyaluran Bantuan

Jawab:

Bisa, sepanjang akad KPR nya adalah KPR FLPP dan diajukan langsung oleh PNS ke BAPERTARUM-PNS dengan mekanisme Reimbusrt.

Jawab:
  1. Peraturan Menteri Nomor : 22/PRT/M/2015 tanggal 28 April 2015 tentang Fasilitas Bantuan Tabungan Perumahan PNS.
  2. Keputusan Menteri Nomor : 289/KPTS/M/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Besaran Fasilitas Bantuan Tabungan Perumahan PNS
Jawab:
  1. Besarnya  Rp.4.000.000,-
  2. Diberikan kepada PNS Aktif Golongan I, II, III dan IV.
Jawab:
  1. BTP untuk PNS golongan I s/d III, dapat digabung dengan Bantuan Uang Muka (BUM) yaitu golongan I RP 1,200.000 golongan II Rp 1.500.000 dan golongan III Rp 1,800.000.
  2. PNS golongan IV hanya mendapatkan BTP nya saja dan pada saat berhenti bekerja masih berhak atas Pengembalian Tabungan
  3. Proses pengajuan  BTP dan  BUM diajukan setelah dilaksanakannya KPR FLPP di Bank Pelaksana.
Jawab:
  1. PNS Aktif Golongan I s/d IV
  2. Minimum masa kerja 5 tahun
  3. Belum pernah memanfaatkan bantuan Taperum
  4. Diberikan bagi PNS yang membeli rumah bersubsidi melalui KPR FLPP di bank pelaksana.
Jawab:

Ada 2 mekanisme :

  1. Melalui Bank Pelaksana bersamaan permohonan pengajuan KPR di Bank Pelaksana.
  2. Diajukan langsung ke BAPERTARUM-PNS (di Jakarta) oleh PNS atau pengembang dengan mekanisme Reimburtsement.
Jawab:

Untuk PNS golongan I, II dan III, sudah tidak mempunyai hak Pengembalian Tabungan. Namun untuk PNS golongan IV, masih berhak mendapatkan Pengembalian Tabungan.

Jawab:

Individual Account adalah rekening masing-masing PNS yang dikelola Bapertarum yang berisi jumlah saldo iuran dari pemotongan gaji PNS.

Jawab:

Gaji PNS dipotong secara rutin untuk iuran yang dikelola Bapertarum sejak Januari 1993, dengan jumlah sesuai ketentuan sebagai berikut :

  • Golongan I                  : Rp. 3000
  • Golongan II                 : Rp. 5000
  • Golongan III                : Rp. 7000
  • Golongan IV                : Rp. 10.000
Jawab:

Individual Account dapat diakses melalui 2 (dua) cara :

  1. Website baik yang bersifat permanen maupun mobile dengan akses www. bapertarum–pns.co.id.
  2. Mengirimkan SMS (Short Message Services) ke nomor 081219006000.
Jawab:
  • Individual Account di website www.bapertarum–pns.co.id dapat diakses dengan login menggunakan :

User id            : No. NIP PNS (misal : 196103221992031009)

Password       : 1234

 

  • Individual Account bisa juga diakses dengan mengirimkan SMS :
  • Format SMS        :

SLD spasi Nomor NIP (misal 196103221992031009) spasi xxyy (diisi 4 digit angka – lihat penjelasan di bawah)

 

Note          :

-    xx        : Golongan Pertama masuk sebagai PNS, jika 3A maka ditulis 31,

   jika 2B maka ditulis 22.

        -    yy        : diisi dengan angka 00 (nol nol).

Jawab:

Bapak/ Ibu, Perhitungan iuran PNS didasarkan pada historis golongan setiap PNS, apabila terdapat perbedaan antara perhitungan Individual Account dengan perhitungan manual mohon data historis golongan Anda dikirimkan kepada kami untuk kami lakukan pencocokan dengan database. Terkait dengan permasalahan tersebut, Bapak/ Ibu dapat mengirimkan Surat dengan format yang telah kami siapkan. Mohon dapat diinformasikan kepada kami No Fax atau email address Bapak/ Ibu untuk kami kirimkan format Surat dimaksud.

 

Note         (Format Surat memerlukan FINALISASI) :

Berikan penjelasan mengenai informasi yang dibutuhkan pada format Surat sebagai berikut :

  1. Surat ditujukan ke BAPERTARUM – PNS dan ditembuskan ke BKN.
  2. Surat harus ditandatangani oleh Pegawai yang bersangkutan dan diketahui oleh Pimpinan Instansi dengan menandatangani, stempel dan No. NIP.
Jawab:

Terima kasih atas informasi Bapak/ Ibu. Tim Bapertarum saat ini terus melakukan perbaikan untuk menyempurnakan layanan ini.

 

Note         :

Sebagai informasi, di masa mendatang No. SMS 081219006000 akan dimigrasikan ke Nomor 4 Digit (misal 3355 atau 6789 – di TELKOMSEL). Saat ini sedang menunggu proses di TELKOMSEL untuk migrasi tersebut.